Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan pembahasan tarif Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dilakukan secara transparan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, pembahasan tarif ini akan dilaksanakan secara intensif dan transparan. Selain itu, pembahasan tarif juga melibatkan ahli, komunitas dan cendekiawan.

"Saat ini sedang proses. Nanti akan dibahas dan ada hitungannya saat pembahasan dengan DPRD DKI," ujarnya, Jumat (1/3).

Sri menjelaskan, pembahasan hanya difokuskan pada tarif MRT yang dijadwalkan beroperasi akhir Maret 2019. Artinya, pembahasan nantinya belum mencakup tarif MRT yang akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti layanan Transjakarta.

"Sementara kita akan bahas tarif keretanya dulu. Setelah selesai, baru bahas tarif integrasinya dengan DPRD," tandasnya.