Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta PT Jakarta Propertindo (Jakpro) agar mengajukan secara tertulis terkait usulan penambahan lahan kosong (land bank) untuk pembangunan hunian DP Nol Rupiah di atas Depo Light Rail Transit (LRT).

"Land bank ini harus disampaikan mana saja yang akan dibeli dan berapa luasan dan nilainya. Kita minta diusulkan secara tertulis supaya kita tahu fungsi tanah itu setelah nanti dibeli," ujar Mualif, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (20/8).

Menurut Mualif, dengan adanya usulan tertulis, penambahan lahan kosong yang diusulkan PT Jakpro ke depannya diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Ibukota.

"Jakpro saat ini boleh dibilang BUMD yang sangat besar sekali. Harapan kita hasil penambahan untuk land bank bisa memberi manfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Jakpro, Dwi Wahyu Daryoto menjelaskan, penambahan land bank yang diusulkan ini nantinya dapat diinbrengkan apabila mendapat persetujuan dewan.

"Nanti akan ada skemanya apakah bisa diinbreng kan. Makanya kita perlu persetujuan dari dewan. Kita akan laksanakan selama aturannya membolehkan," tandasnya.