Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah mengusulkan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) agar memprioritaskan serapan untuk program-program kesejahteraan masyarakat.

"Harapan saya PMD lebih banyak diberikan ke program kesejahteraan masyarakat," ujar Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Senin (13/8).

Delapan BUMD yang dimaksud masing-masing PT Jakpro, PT MRT Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Sarana Jaya, PDAM Jaya, PD PAL Jaya, PD Dharma Jaya dan Perumda Pasar Jaya.

Santo menyebutkan, total usulan dana PMD yang diajukan delapan BUMD dalam APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 11,015 triliun. Kebutuhan dana PMD tersebut telah dipaparkan masing-masing BUMD dalam rapat kerja di Komisi C hari ini.

"Program-program kesejahteraan masyarakat itu bisa dilakukan. Misalnya pembangunan rumah DP Nol Rupiah atau rusun," jelasnya.

Menurut Santoso, dengan dana PMD tersebut, BUMD di bidang infrastuktur diyakini bisa melaksanakan program land bank untuk memudahkan pemerintah merealisasikan kebutuhan rumah bagi warga.

"Saya ingin PMD ini tidak hanya fokus pada profit oriented. Tapi juga social oriented," tandasnya.