Pemprov DKI Diminta Tindak Lanjuti Temuan BPKP

Kamis, 06 November 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Erikyanri Maulana 3443

Pemprov DKI Diminta Tindak Lanjuti Temuan BPKP

(Foto: Yopie Oscar)

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta menemukan anggaran siluman di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta. Jumlahnya pun sangat fantatis yakni mencapai triliunan rupiah. Dianggal siluman karena program kegiatan tersebut tidak pernah dibahas oleh ekesekutif dengan dewan, namun muncul dalam APBD.

Agar tidak ada lagi pemborosan anggaran untuk alokasi program yang tidak jelas

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Bonny Anang Dwijanto mengatakan, pihaknya menemukan anggaran siluman di dua dinas yakni Dinas PU dan Dinas Kesehatan senilai Rp 3,518 triliun dengan 252 kegiatan fiktif pada APBD 2014.

"Anggaran ini sudah kami ‎konfirmasi kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait. Mereka mengaku tidak pernah menganggarkan kegiatan ini ke dalam APBD, namun tiba-tiba muncul di dalam anggaran," ujar Bonny saat acara Semiloka Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (6/11).

Anggaran siluman tersebut ditemukan tidak hanya pada APBD 2014 saja, melainkan juga pada APBD tahun sebelumnya. Jumlah kegiatan fiktif Dinas PU DKI pada APBD 2014 bahkan meningkat dari kegiatan fiktif yang ditemukan pada APBD 2013. Anggaran siluman Dinas PU DKI pada APBD 2013 mencapai Rp 1,226 triliun dengan 128 kegiatan fiktif.

Bonny pun meminta Pemprov DKI segera menelusuri temuan ini untuk ditindaklanjuti. "Agar tidak ada lagi pemborosan anggaran untuk alokasi program yang tidak jelas," kata Bonny.

Sementara di Dinas Kesehatan DKI, anggaran siluman yang ditemukan mencapai Rp 33,442 miliar dengan 34 kegiatan. Berbeda dengan Dinas PU, di Dinas Kesehatan tahun ini anggaran siluman yang ditemukan jumlahnya menurun dibandingkan tahun sebelumnya. "Pada APBD 2013 mencapai Rp 210,801 miliar dengan 58 kegiatan fiktif," ungkapnya. 

Bonny pun menyarankan agar e-budgeting segera diterapkan. Hal ini untuk menghindari adanya kasus serupa pada APBD 2015 mendatang. "Proses penyusunan hingga penetapan APBD dan APBD Perubahan itu sangat rawan berpotensi korupsi. Meski anggaran sudah disahkan, sering kali tiba-tiba muncul anggaran (siluman) di dalamnya, semoga e-budgeting menjadi jalan keluar penyelesaian permasalahan ini," tandas Bonny.

BERITA TERKAIT
Pemprov DKI Terus Berkomitmen Berantas Korupsi

KPK Soroti Penerimaan Pajak DKI

Kamis, 06 November 2014 7940

Mendagri Minta DPRD Segera Gelar Paripurna Pengangkatan Ahok

DPRD Didesak Segera Bentuk Alat Kelengkapan

Kamis, 06 November 2014 3311

MAnggas Rudi Siahaan Kadis PU

Proyek JEDI Diawasi BPKP dan Inspektorat

Jumat, 02 Mei 2014 6902

Armada BKTB Berkarat

Rekomendasi BPKP Keluar, DKI Terima Hibah 30 Bus

Jumat, 18 April 2014 6128

BERITA POPULER
Biro Hukum DKI menggelar Diskusi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Biro Hukum DKI Gelar Diskusi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

Rabu, 05 November 2025 2008

Penumpang menuruni Transjakarta

Targetkan 400 Juta Pelanggan, Transjakarta Menuju Fase Smart Mobility

Selasa, 04 November 2025 889

Petugas memadamkan kebakaran rumah di Pondok Pinang

Kebakaran di Pondok Pinang Diduga Dipicu Korsleting

Minggu, 02 November 2025 1370

Seorang penumpang melakukan tap in di Halte Transjakarta Rawamangun

Pramono Minta Transjakarta Tingkatkan Layanan Sistem Pembayaran

Kamis, 30 Oktober 2025 1761

Pramono Beri Apresiasi dan Dorong Semangat Masyarakat Peduli Lingkungan

Pramono Beri Apresiasi dan Dorong Semangat Masyarakat Peduli Lingkungan

Selasa, 04 November 2025 787

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks