Pemprov DKI Gelar Workshop Implementasi Reformasi Birokrasi

Kamis, 19 Juli 2018 Reporter: TP Moan Simanjuntak Editor: Budhy Tristanto 4163

(Foto: TP Moan Simanjuntak)

Agar jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) memahami delapan area perubahan birokrasi, Pemprov DKI Jakarta menggelar workshop tentang implementasi reformasi birokrasi, Kamis (19/7) di salah satu hotel di bilangan Jl KH Wahid Hashim, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Diharapkan dengan pemahaman dan impelementasi delapan perubahan ini, pelayanan birokrasi tiap SKPD terhadap masyarakat jauh lebih baik, bersih, akuntabel, efektif dan terpercaya

Kapala Bagian Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi DKI Jakarta, Tri Joko Raharjo mengatakan, kegiatan ini diikuti sekitar 100 peserta perwakilan dari tiap SKPD di lingkungan Pemprov DKI dengan narasumber dari Kemenpan RI.

"Pemaham delapan area perubahan itu penting untuk diketahui dan diimplementasikan para SKPD, khususnya soal mental," ujar Tri.

Dijelaskan Tri, delapan area perubahan yang harus dipahami SKPD yaitu, organisasi, tata laksana, peraturan perundang undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset dan cultural set aparatur.

"Diharapkan dengan pemahaman dan impelementasi delapan perubahan ini, pelayanan birokrasi tiap SKPD terhadap masyarakat jauh lebih baik, bersih, akuntabel, efektif dan terpercaya," tuturnya.

Ditegaskan Tri, saat ini Pemprov DKI sedang berupaya meningkatkan indeks prestasi layanan terhadap masyarakat dan mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Untuk itu sangat penting delapan area perubahan diterapkan," tandasnya.