Tiga menteri Kabinet Kerja yakni Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, ikut memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 di Balai Kota, Rabu (27/12). 

Tak hanya itu, dalam kegiatan ini juga Pemprov DKI memfasilitasi komunikasi bagi penyandang disabilitas dengan menghadirkan penerjemah tuna rungu. Selama kegiatan berlangsung, penerjemah memvisualisasikan bahasan seluruh pemateri dengan bahasa isyarat.

"Alhamdulillah, tiga menteri yang memenuhi undangan kami menyampaikan garis-garis tentang arah dari pemerintah pusat yang perlu kita pastikan sejalan dengan Pemprov DKI," ujar Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Rabu (27/12).

Selain ketiga menteri, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menghadirkan salah satu deputi menterinya dalam kegiatan tersebut. Dengan arahan yang disampaikan itu, Anies berharap dokumen RPJMD memiliki visi, misi, program dan kegiatan yang jelas. 

"Banyak hal yang akan menjadi perhatian kita. Terutama optimalisasi anggaran yang diamanatkan kepada Pemprov DKI," katanya. 

Dijelaskan Anies, Menteri Keuangan dalam sambutannya berpesan agar pemanfaatan anggaran setinggi mungkin berorientasi pada pencapaian bukan saja output, tapi juga outcome. Karena itu, Sri Mulyani memberikan tantangan apakah DKI mampu meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya.

Lalu Menpan RB, menggariskan agar kinerja aparatur sipil itu disambungkan dengan ukuran-ukuran kinerja, terutama kaitannya dengan tunjangan kinerja agar bisa dinilai secara obyektif. Sedangkan arahan dari Mendagri, mengharap agar DKI melaksanakan semua peraturan dan ketentuan yang dibuat kementerian.

"Dengan penyusunan RPJMD yang mudah-mudahan lebih baik, Insya Allah kita satu tahap menuju perbaikan kinerja," tandas Anies.