Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta memastikan akan mengakomodir kepentingan warga selama pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2018.

"Karena ini sudah jadi tugas kita untuk mengakomodir kepentingan warga," ujar Mohamad Taufik, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Jumat (3/11).

Taufik juga menegaskan segera merampungkan pembahasan KUA-PPAS 2018 tepat waktu. Terlebih, ada ketentuan dari Kemendagri yang akan memberi sanksi bagi legislatif dan eksekutif bila APBD telat disahkan.

"Insya Allah dapat disahkan tepat waktu. Karena sudah kita Bamus-kan jadwal pembahasannya," katanya.

Menurut Taufik, selain kepentingan warga, sejumlah program visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur juga akan diprioritaskan dalam KUA-PPAS 2018.

"Anggaran yang disiapkan eksekutif Rp 7,9 triliun untuk program Gubernur.  Semuanya akan didalami dalam pembahasan di sub Banggar," tandasnya.