Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong Jakarta Smart City (JSC) mengembangkan smart economy yang menerapkan seluruh transaksi keuangan menggunakan sistem non tunai.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A mengakui, JSC yang dikembangkan Dinas Komunikiasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta sudah cukup baik. Pihaknya pun menyarankan agar ke depan dikembangkan juga mengenai smart economy yang mana data-data di dalamnya bisa digunakan untuk mengambil kebijakan di bidang pangan.

"Ke depan arahnya ke pengembangan smart economy. Menurut saya ini bukan dari layanan tapi bagaimana menciptakan environment yang smart di Jakarta," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/8).

Ia menginginkan, program smart economy ini dimulai terlebih dahulu di Jakarta. Sehingga bisa dijadikan percontohan untuk daerah-daerah lainnya ke depan.

"Saya berharap Jakarta memulai dulu. Di mana orang tidak perlu lagi membawa uang cash, tapi menggunakan satu metode pembayaran yang online atau digital," ucapnya.

Menurut Samuel, dengan cashless society, pemerintah daerah akan mendapatkan banyak data dalam berbagai transaksi. Khususnya mengenai kebutuhan pangan yang ada di Jakarta.

"Kalau pakai cashless, menganalisanya lebih akurat lagi. Sampai bisa menganalisa kebutuhan bahan pangan. Jadi bisa memprediksi kebutuhan dan ketersediaan," udapnya.

Kepala Diskominfotik DKI Jakarta, Dian Ekowati menjelaskan, saat ini beberapa transaksi di Jakarta sudah menerapkan sistem cashless. Misalnya dalam pembelian pangan murah bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), penghuni rumah susun (rusun) serta Pekerja Harian Lepas (PHL).

"Sebagian transaksi sudah menerapkan cashless. Ke depan akan kami kembangkan lagi untuk beberapa transaksi lainnya," tandasnya.