Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta melakukan monitoring di Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Pusat.

Melalui pengawasan ini akan dilakukan evaluasi dan pengendalian terhadap kegiatan SKPD/UKPD pada tahun berjalan 2017 di Bagian Umum dan Tata Pemerintahan Pemkot Jakpus.

Kepala Sub Bidang Tata Praja Bidang Pemerintahan Bappeda DKI Jakarta, Dany Sumirat Kurniawan mengatakan, untuk Tata Pemerintahan pihaknya menyasar progres rehab total dua kantor lurah yakni, Petojo Selatan dan Gambir.

"Kantor Lurah Petojo Selatan sudah selesai dibongkar, sedangkan Kantor Lurah Gambir masih dalam tahap pembongkaran," ujar Dany, Rabu (2/8).

Dijelaskannya, total biaya rehab total dua kantor lurah tersebut senilai Rp 13 miliar dan ditargetkan selesai pengerjaannya akhir tahun ini.

"Untuk operasional kedua kantor lurah tersebut saat ini dipindahkan sementara ke Blok B Kantor Wali Kota Jakarta Pusat," terangnya.

Ia menambahkan, dalam monitoring ini, tim yang terdiri dari Bappeda, Inspektorat dan BPAD juga memeriksa IPAL di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, air conditioning chiller, dan lift.

"Kita akan lakukan monitoring lanjutan di bulan Oktober atau November. Hasil evaluasi akan menjadi   bahan masukan sebagai rekomendasi anggaran berikutnya di tahun 2018," tuturnya.

Menurut Dany, dari hasil peninjauan yang dilakukan dinilai sudah bagus. Tidak ada kendala yang mengganggu pelaksaan kegiatan maupun pemeliharaan.

"Kita ingin betul-betul ada konsistensi pelaksanaan kegiatan maupun pemeliharaan agar sesuai jadwal," tandasnya.