Realisasi penyerapan anggaran Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta tahun 2016, tercatat mencapai Rp 6,84 triliun atau sekitar 83,48 persen dari total anggaran sebesar Rp 8,2 triliun. 

Kepala Dinkes DKI Jakarta, Koesmedi Prihartono mengatakan, tidak terserapnya anggaran secara maksimal antara lain disebabkan efisensi saat belanja anggaran dan pembangunan lanjutan sejumlah puskesmas, karena belum adanya rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan DKI Jakarta.  

"Efisiensi anggaran e-budgeting saat kami membelanjakan menggunakan e-catalog ternyata harganya turun drastis," kata Koesmedi saat menjawab pertanyaan anggota Komisi E DPRD DKI saat rapat kerja bersama, Selasa (25/7). 

Ia mengatakan, penghematan anggaran rumah sakit maupun puskesmas di Ibukota sangat besar karena proses penggunaan dana melalui sistem e-catalog. 

"Jadi, besaran anggaran yang tidak terserap bukan karena program tidak terealisasi, namun penggunaan anggaran belanja melalui sistem e-catalog," ujarnya. 

Selain itu, lanjut Koesmedi, adanya proyek rehab lanjutan beberapa puskesmas di Ibukota  yang tidak bisa direalisasikan karena belum adanya rekomendasi dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  perwakilan DKI Jakarta. 

"Anggaran lanjutan proyek rehab puskesmas terpaksa dikembalikan karena hingga akhir anggaran tidak dilakukan proses lelang," katanya. 

Paparan Koesmedi ini, menjawab pertanyaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johan Musyawa, yang menyayangkan tidak terealisasinya proses pembangunan Puskesmas Kecamatan Makasar, Jakarta Timur di akhir 2016 karena persoalan belum adanya rekomendasi BPK.