Pemerintah Provinsi(Pemprov) DKI Jakarta, akan menerbitkan regulasi baru yang mengatur permohonan perpanjangan surat layak fungsi (SLF) bangunan, termasuk dendanya. Khususnya, permohonan SLF untuk pengembang apartemen yang belum memenuhi kewajibannya. 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menilai, terkadang pengembang tidak bisa memenuhi kewajibannya karena kesulitan tertentu atau dalam proses. Di sisi lain, bangunan sudah difungsikan dan memenuhi syarat sesuai SLF. Sementara, penghuninya harus terlindungi dengan perizinan. Karena itu, perlu diterbitkan SLF sementara.

Dikatakan Soni, ketika ada kewajiban tertunda, sementara bangunan pada dasarnya sudah layak fungsi. Pihaknya menerbitkan SLF sementara sambil memberi waktu pengembang memenuhi kewajibannya.

"Pergub penyesuaian perpanjangan SLF ini bisa dilakukan untuk sekali dua kali perpanjangan tapi dengan denda. Makin sering perpanjangan makin besar dendanya. Dengan demikian mereka akan berusaha memenuhi kewajibannya," ujar Soni usai memimpin Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) DKI Jakarta, di Balai Kota, Jumat (10/3).

Menurut Soni, ini merupakan solusi tengah yang memberikan iklim kondusif untuk investasi pembangunan, khususnya untuk pengembang apartemen dan Pemprov DKI. .

"Tidak mungkin bangunan yang sudah jadi dan sudah berpenghuni kami tolak. Kami kejar dalam enam bulan sudah selesai semua kewajiban dan persyaratan yang kami wajibkan," tutup Soni.