Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta menerapkan sistem pengelolaan pengangkutan sampah terpadu seperti di Jepang dan Singapura.

Terlebih, pengelolaan sampah dengan sistem seperti ini belum diterapkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia.

"Mungkin Jakarta bisa menjadi contoh salah satu kota yang menerapkan sistem pengelolaan pengangkutan sampah terpadu ini," kata Tuti Hendrawati Mintarsih, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (B3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/2).

Ia mengatakan, tantangan terbesar Jakarta sebagai Ibukota yakni harus menjadi cermin bagi negara, dan pintu masuk seluruh negara ke Indonesia. Hal tersebut menjadikan Pemprov DKI Jakarta memiliki beban kerja dan tanggungjawab sangat besar.

"Tentunya, KLHK siap mendukung apa yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta," ujarnya.

Tuti juga mengapresiasi kinerja dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang selama ini dinilai cukup berhasil membersihkan sampah dan menata sungai serta kali di Ibukota.

"Tantangan berikutnya bagi DKI, bagaimana membuat kualitas air sungai sesuai dengan apa yang telah ditentukan," tandasnya.