Sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) mengajukan penyesuaian atribut kegiatan saat rapat pembahasan RAPBD 2017 bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta. Namun itu tidak berdampak pada penambahan pagu anggaran yang sebelumnya telah ditetapkan di dalam KUA PPAS APBD DKI 2017.

"Misalkan, pergeseran kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Perindustrian dan Energi untuk mengakomodir UMP 2017 sesuai Pergub DKI Nomor 8 tahun 2016," kata Tubagus Arif, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta saat menyampaikan hasil penyempuraan atas Raperda APBD 2017 dalam rapat Badan Anggaran, Kamis (8/12).

Ia mengatakan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI juga mengajukan dua usulan pengurangan yakni appraisal lahan lokasi PKL dan pemeliharaan gedung promosi di Casablanca, Jakarta Selatan.

"Dishubtrans DKI Jakarta juga mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pembayaran hutang kepada pihak ketiga untuk proyek Terminal Klender. Sudah ada pembahasan di Bappeda maupun BPKAD serta hasil audit dari BPK. Anggaran yang digunakan akan diambil dari kegiatan lain," ujarnya.

Tubagus mengungkapkan, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan (KPKP) DKI juga mengajukan usulan kebutuhan mendesak. Yakni, penambahan anggaran untuk perbaikan tembok jebol di kawasan Mangrove Muara Angke dan penanganan pohon bakau serta peningkatan pengelolaan hasil tanaman hortikultura.

"Disnakertrans DKI juga mengusulkan anggaran untuk  pusat pengembangan produktifitas daerah. Namun, anggaran ini menunggu hasil perangkat daerah baru yang hingga saat ini masih digodok raperdanya di Balegda," tandasnya.