Anggaran untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) fase 1 koridor Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia kurang Rp 2,56 triliun. Kekurangan anggaran ini rencananya akan disampaikan pada Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pemberi pinjaman dana.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan, ada tiga faktor yang menyebabkan kekurangan anggaran ini. Pertama, yakni adanya aturan baru dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait dengan koefisien gempa.

"Jadi kami harus memperkuat konstruksi bangunan untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada," kata William, di Kantor PT MRT Jakarta, Selasa (15/11).

Penyebab kedua yakni ada masalah pembebasan lahan untuk proyek MRT layang. Sehingga pihaknya harus melakukan perubahan desain beberapa titik stasiun.

Kemudian, mengenai harga yang berlaku pada saat kontrak perlu dievaluasi kembali. Pihaknya telah meminta Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) serta pihak ketiga untuk melakukan pemeriksaan ulang terkait kebutuhan anggaran tersebut.

"Jadi kami kekurangan Rp 2,56 triliun akibat perubahan tersebut. Pak Gubernur minta agar anggaran ini dievaluasi, makanya kami minta BPKP dan pihak ketiga untuk audit," ucapnya.

Saat ini Pemprov DKI Jakarta telah mengirim surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melakukan negosiasi ulang kepada JICA.

"Dana ini pada tahun 2018 harus sudah ada. Makanya kami minta agar pinjaman nya ditambah," tandasnya.

Seperti diketahui pembangunan MRT fase 1 ini mendapat pinjaman dari pemerintah Jepang melalui JICA. Untuk fase 1 total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 14,178 triliun atau 123,36 juta Yen.