Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) DKI Jakarta mengeluhkan nilai kontrak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI terlalu tinggi. Sehingga beberapa anggotanya tidak bisa mengikuti proses lelang yang diadakan.

Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menawarkan solusi agar para kontraktor mengikuti lelang di swasta. Karena pemilik gedung saat ini diwajibkan untuk ikut memperbaiki trotoar di Ibukota.

"Kami mau ngerjain trotoar 2.600 kilometer. Kalau kamu kontraktor yang baik, banyak perusahaan yang kami wajibkan  kontribusi tambahan trotoar, kamu bisa dapet kerjaan dari dia," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10).

Jumlah Gapensi DKI sebanyak 5.000. Menurut Basuki, mereka sepakat dengan solusi yang ditawarkan. Karena Pemprov DKI Jakarta tetap akan melalukan lelang konsolidasi.

Hal itu berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Tadi kami sepakatnya itu. Ini kan ada kontribusi tambahan perusahaan buat trotoar kan, ya mereka bisa kerjakan," tandasnya.

Ia juga mengingatkan, tidak semua paket pekerjaan konstruksi dilakukan dengan cara lelang konsolidasi. Terdapat beberapa pekerjaan konstruksi yang dilakukan dengan sistem e-tendering dan lelang cepat melalui Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) LKPP.

Sehingga kontraktor kecil dan menengah tetap berpeluang mengikuti proses lelang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan.