Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Raja Natal Sitinjak meminta program kelurahan sadar hukum tepat sasaran.

"Kita mau kegiatan ini benar-benar menyasar bagi masyarakat yang tidak mengetahui pengetahuan hukum," ujarnya, Rabu (24/8).

Menurutnya, kegiatan ini bisa difungsikan menyadarkan warga yang tinggal di tanah negara atau fasos/fasum yang tidak semestinya. Sehingga saat pemerintah daerah mengambil alih lahan, tidak ada tuntutan hukum karena mereka tahu itu menyalahi aturan.

"Seharusnya menyasar keluarga yang seperti ini (menempati lahan negara -red ), jadi mereka tahu status mereka dan tidak menggugat balik," tandasnya.