Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur meminta perusahaan di wilayahnya membayar tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya sepekan sebelum hari raya Idul Fitri.

"Sesuai peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 1994 pasal 2, perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja dengan masa kerja 3 bulan atau lebih," ujar Crisnawati Sulistyaningrum, Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Jakarta Timur, Minggu (13/7).

Dikatakannya, pekerja yang masa kerja 3 bulan diberikan THR secara proporsional. Sedangkan pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Pihaknya, kata Crisnawati, sudah memonitor sesuai surat edaran Dinas Nakertrans DKI Jakarta No 4262 tentang penyampaian surat edaran Menakertrans tentang monitoring THR keagamaan dan imbauan mudik Lebaran bersama.

"Kita sudah turunkan sebelas orang pengawas dan sepuluh orang mediator untuk menjangkau sebanyak 3.800 perusahaan yang ada di Jakarta Timur," katanya.

Namun, kata dia, jika ada perusahaan yang nakal, tidak memberikan THR kepada karyawannya atau tidak sesuai dengan perjanjian agar melaporkannya ke Sudin Nakertrans Jakarta Timur. "Jika ditemukan hal seperti itu, silakan lapor ke kita. Laporan yang masuk langsung kita tindaklanjuti," ungkapnya.