Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Syarif meminta kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta dievaluasi.

"Kalau saat ini kita lihat ada stagnasi. Banyak sekali pencapaian dan target yang hasilnya tidak sesuai. Jadi perlu dievaluasi," katanya, Rabu (3/8).

Syarif mencontohkan, penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Monas dan Tanah Abang belum bisa dituntaskan meski telah berulang kali ditertibkan.

"Seperti permasalahan PKL, itu klasik banget. Mereka (Satpol PP -red) sudah tahu polanya. Tapi setelah ditertibkan muncul lagi. Kenapa terulang terus," tuturnya.

Ia juga mempertanyakan anggaran pelatihan intelejen yang telah dianggarkan di Satpol PP DKI Jakarta sebelumnya. Mengingat, hasil dari pelatihan tersebut sampai kini belum terlihat di lapangan.

"Kita dari Komisi A mempertanyakan itu. Sudah dianggarkan tapi hasilnya kok belum kelihatan. Makanya kita minta bisa dievaluasi menyeluruh," tandasnya.