Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyampaikan hasil kegiatan reses kedua tahun anggaran 2016. Hasil dari reses tersebut diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama agar ditindaklanjuti.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman mengaku pihaknya telah merangkum permasalahan yang terjadi di setiap wilayah melalui laporan hasil reses tersebut.

"Kami harapkan hasil reses ini bisa ditindaklanjuti oleh eksekutif," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (22/7).

Taufiqurrahman mencontohkan, di Jakarta Pusat, warga meminta agar layanan kesehatan bagi pemegang Kartu Jakarta Sehat (KJS) tidak didiskriminasi. Kemudian masih ditemukan pungutan liar terhadap biaya pemakaman sebesar Rp 1 juta.

"Warga di RW 05 Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran meminta dibuatkan jalan setapak sepanjang 175 meter dengan lebar 4,5 meter. Saluran airnya juga diminta diperbaiki karena sering mampet," ujarnya.

Ia melanjutkan, di Jakarta Timur, warga meminta dibangun Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di dekat halte Jalan Kolonel Soegiono, tepatnya di seberang Masjid Al-Abidin Pondok Bambu. Mereka pun menginginkan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Kanal Banjir Timur (KBT) ditata.

"Warga mengusulkan agar dibuatkan tempat usaha untuk penduduk sekitar yang ber-KTP DKI," ucapnya.

Di Jakarta Barat, sambung Taufiqurrahman, warga meminta agar penanganan kasus demam berdarah dengue (DBD) lebih ditingkatkan. Kemudian perbaikan jalan di RW 011 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres.

Taufiqurrahman menuturkan , dari hasil reses di Jakarta Selatan, warga meminta pembangunan JPO di Mampang Prapatan, pelebaran jalan di Jalan Deplu Raya, pengaspalan Jalan Mawar Raya 2, pengasapalan Jalan H Saikin Ujung, pembangunan jalan arteri di sisi tol bagian barat sepanjang 1,4 kilometer.

"Di Jakarta Utara, warga minta Pemprov DKI Jakarta melakukan sosialisasi terhadap rencana pembangunan tanggul pengaman pantai," tandasnya.