Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Simpang Susun Semanggi dibangun berdasarkan kajian dari pemerintah pusat. Karena tidak kunjung direalisasikan, maka pembangunan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Namun, pembangunan tidak menggunakan APBD DKI, melainkan dana dari kewajiban pengembang yang menaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Saat ini, pembangunan sudah dimulai dan diperkirakan rampung pada 2017 mendatang.

"Yang namanya Simpang Susun Semanggi kan bukan dari kami sebenarnya. Itu adalah rencana (pemerintah) pusat, kajian dari pusat. Karena pusat tidak pernah realisasikan lalu saya minta ambil itu untuk kami realisasikan," kata Basuki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (29/4).

Pembangunan tersebut juga untuk mendukung proyek Mass Rapid Transit (MRT) serta rencana pelebaran trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Selain itu, juga dalam rangka menunjang pelaksanaan Asian Games pada 2018 mendatang.

"Itu ada kajiannya. Itu dibuat agar bisa melebarkan trotoar serta mendukung MRT. Nanti 2018 juga akan ada Asian Games," ujarnya.

Sementara terkait dengan program corporate social responsibility (CSR) yang diterima Pemprov DKI, semuanya langsung dicatat asetnya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.

"CSR nggak masalah, orang mau kasih CSR tinggal dicatat asetnya nanti oleh BPKAD. Orang ‎mau kasih barang masa kami atur," katanya.