Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan membuat kajian tentang program sekolah unggulan bagi peserta didik tidak mampu. Program tersebut digagas berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta.

"Ada aspirasi masyarakat melalui dewan agar Disdik memprogramkan sekolah unggulan bagi orang-orang yang tidak mampu," kata Sopan Adrianto, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rabu (30/3).

Sopan menjelaskan, kajian perlu dibuat untuk mengetahui seberapa jauh relevansi program ini dengan keinginan masyarakat. Hasil dari kajian itu nantinya akan dibicarakan lebih lanjut bersama dengan DPRD DKI Jakarta.

"Kami coba menanggapi itu dengan membuat kajian. Kalau memang ternyata pak Gubernur juga menyetujui itu, tentunya ke depan, tahun-tahun yang akan datang kita akan relisasikan keinginan itu," ujarnya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI sendiri telah menyediakan bantuan pendidikan dengan kuota 30 persen bagi anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu di SMAN Unggulan MH Thamrin (SMANU MHT), Bambu Wulung, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Namun, kuota 30 persen atau setara dengan 36 siswa tersebut sampai saat ini belum memenuhi kuota.

"Yang sudah diterima baru 22 siswa," ungkapnya.

Menurut Sopan, kuota 30 persen dinilai anggota dewan masih belum cukup untuk mengakomodir peserta didik tidak mampu. Mereka menginginkan Dewan SMANU MHT bisa memenuhi kuot 100 persen.

"Kami tetap akan menindaklanjuti dengan memperhatikan hasil kajian," tandasnya.