Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak mempermasalahkan Ibukota tidak mendapat Penghargaan Human Right City. Namun berbagai perbaikan berbagai bidang terus dilakukan, khususnya untuk pelayanan masyarakat.

"Saya kira Jakarta yang penting kami dari sisi keamanan kami perbaiki, dari sisi perizinan kami perbaiki," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/12).

Selain itu, lanjut Basuki, dalam hal pemberantasan korupsi, Pemprov DKI  telah membatasi transaksi non tunai. Setiap transaksi non tunai hanya dibatasi sebesar Rp 2.500.000 saja.

"Kalau soal grativikasi, saya kira nggak ada provinsi di Indonesia yang membatasi transaksi kontan. Kami adalah pelopor open data, semua data kami buka sampai satuan ketiga," ujar Basuki

Pemprov DKI juga telah menetapkan tak ada lagi transaksi non tunai untuk semua pejabat. Sehingga pihaknya bisa menelusuri penggunaan APBD.

"Sampai pejabat kirim duit kemana bisa kami telusuri. Saya kira itu yang kami lakukan," tegas Basuki.