DPRD DKI Jakarta memberikan tanggapan atas Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil DKI Jakarta Tahun 2015-2035 serta Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, Senin (30/11).

Sejumlah isu strategis terkait dengan reklamasi dan pengelolaan pulau diungkapkan nyaris seluruh fraksi DPRD. Dari sejumlah isu yang dipertanyakan, hampir seluruh fraksi menyoroti dampak sosio ekonomis nelayan. Selain itu, persoalan dampak lingkungan hidup, mulai dari dampak reklamasi terhadap ekosistem hingga pengelolaan limbah menjadi pertanyaan yang dilontarkan kepada Pemprov DKI.

Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidyat mengatakan, eksekutif akan memberi jawaban pada pembahasan selanjutnya. Beragam pertanyaan DPRD, menurut Djarot, justru membuat positif untuk membuka ruang dialog sehingga secara utuh dapat dipahami bersama.

"Pembahasan akan dilakukan Jumat mendatang. Makanya perlu dibuka betul kepada publik supaya semua tahu, supaya paham dan hasilnya tidak sepotong-potong," kata Djarot.

Djarot berjanji akan menjelaskan seluruh pertanyaan yang diajukan fraksi. Terkait fraksi yang menentang dan mendukung merupakan hal biasa.