Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diingatkan untuk tidak membawa pulang kendaraan dinas. Kecuali, wali kota dan inspektorat lantaran tidak mendapatkan uang transport seperti unit lainnya.

Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun mengatakan, kendaraan dinas hanya boleh digunakan untuk operasional ke lapangan.

“Kendaraan dinas tidak boleh lagi dibawa pulang. Kita harapkan seluruh kegiatan di Pemprov DKI ini berbasis kebutuhan lapangan. Ke depan juga tidak boleh ada lagi pejabat yang mengatakan tidak tahu adanya larangan tersebut,” ujar Lasro, usai memberikan sosialisasi soal gratifikasi dan larangan penggunaan kendaraan dinas di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Kamis (29/10).

Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musyawardana mengatakan, seluruh jajarannya sudah disosialisasikan agar tidak lagi membawa pulang kendaraan dinas. Dengan sosialisasi tersebut, pihaknya berharap seluruh pejabat di Jakarta Timur lebih memahami dan mengerti sehingga tidak ada yang melakukan pelanggaran di kemudian hari.

“Kendaraan dinas atau operasional tidak boleh lagi dibawa pulang. Kecuali wali kota, inspektorat, Bapeda, BPKAD, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta beberapa unit lain yang tidak mendapatkan uang transport, masih boleh membawa pulang kendaraan dinasnya,” kata Bambang.