Untuk menangani permasalahan yang terjadi dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bea Peralihan Gak Atas Tanah dan Bangunan, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, Selasa (6/10).  

"Koordinasi ini dilakukan antara seluruh jajaran DPP DKI yang menangani kegiatan pemungutan BPHTB dan PBB di wilayah dengan berkoordinasi bersama Kanwil BPN di lima wilayah dan IPPAT," ujar Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Edi Sumantri.

Selain itu, kata Edi, digelarnya rapat tersebut untuk memaksimalkan realisasi penerimaan pajak PBB dan BPHTB di ibukota. Mengingat, sampai dengan 4 Oktober 2015, penerimaan pajak BPHTB baru mencapai 41 persen atau Rp 2,2 triliun dari target Rp 5 triliun.

" PBB juga seperti itu, baru masuk angka 61 persen atau Rp 6,1 triliun dari target Rp 8 triliun. Jadi masih agak jauh realisasinya ," katanya.

Pihaknya, lanjut Edi, berharap koordinasi dan dukungan dari BPN dan IPPAT, percepatan penerimaan pajak PBB dan BHTB dapat terealisasi. ?"Karena kecenderungan masyarakat saat ini, dasar pengenaan BPHTB dilihat dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ini kita imbau ke masyarakat. Nanti melalui notaris diberikan arahan bahwa yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah transaksi riil," tuturnya.

Dari sisi petugas pelayanan, tambah Edi, nantinya ada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang mensyaratkan pelayanan validasi BPHTB itu selesai maksimal dalam waktu tiga hari. Petugas di kantor Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kecamatan juga ditekankan agar pelayanan validasi BPHTB diselesaikan dalam waktu satu hari jika seluruh berkas lengkap.

"Kalau harus melalui verifikasi lapangan, maksimal validasi BPHTB selesai tiga hari. Karena itu kepala unit harus siap setiap saat menandatangani validasi BPHTB sehingga pelayanan bisa cepat terlaksana dan uang dapat cepat masuk ke Pemprov DKI," tandasnya.