Kepala Bagian Umum dan Protokol Jakarta Barat, Hari Widiatmoko mengatakan, pihaknya akan mengusulkan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, agar pengelolaan parkir di Kantor Wali Kota Jakarta Barat dikelola swasta.

Menurut Hari, usulan ini untuk menghindari fitnah terkait dikutipnya uang sewa parkir bagi pegawai maupun pengunjung yang memarkirkan kendaraannya di areal Kantor Wali Kota Jakarta Barat.

"Saya berencana mengajukan ke BPKAD DKI Jakarta untuk pengelolaan gedung parkir diswastakan. Daripada jadi fitnah, terima enggak, nanti malah diprotes," kata Hari, Rabu (30/9).

Hari mengaku sejak menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Protokol Jakarta Barat, telah mengintruksikan seluruh staf agar tidak ada pungutan lagi.

"Ini semua punya pemerintah. Yang datang ke sini orang pemerintah. Masa sih dipungutin, apalagi dipaksa. Awas. Orangnya siapa? Catat, saya akan usulkan pengelolaan parkir ke BPKAD," ujar Hari.