Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara menyebutkan, hingga ini tercatat sebanyak 30 ribu siswa belum memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP), dari total penerima KJP sebanyak 42 ribu siswa.

"Baru 12 ribu siswa yang memiliki KJP yang tersebar di enam wilayah kecamatan," kata Mustafa Kemal, Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara, Kamis (10/9).

Di Jakarta Utara terbagi menjadi Suku Dinas Pendidikan Wilayah I yang meliputi Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan dan Penjaringan. Kemudian Suku Dinas Pendidikan Wilayah II terdiri dari Kecamatan Cilincing, Koja dan Kelapa Gading.

Sedangkan untuk siswa penerima KJP yang masuk wilayah Suku Dinas Pendidikan Wilayah I, dari SD, SMP, SMA, SMU dan siswa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau sekolah Paket A,B dan C sebanyak 26.407 siswa dengan total dana Rp 79.250.280.000.

Keberadaan KJP bagi siswa, terang Kemal, sangat penting. Sebab, dengan dimilikinya KJP, akan dapat digunakan para siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satunya membeli perlengkapan sekolah di toko-toko yang sudah bekerjasama dengan Pemprov DKI.

Perihal 30 siswa yang hingga saat ini belum memiliki KJP, Kemal menuturkan, pihaknya tidak tahu penyebabnya. Sebab sesuai kewenangan pihaknya dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II hanya melaporkan data siswa penerima KJP. Sedangkan untuk KJP dikeluarkan oleh Bank DKI.

Adapun dana KJP yang dikucurkan Pemprov DKI pada setiap siswa per bulan, untuk siswa sekolah negeri, SD Rp 210.000, SMP Rp 260.000, SMA Rp 375.000, SMK Rp 390.000. Untuk sekolah swasta, SD Rp 210.000 plus uang SPP Rp 130.000, SMP Rp 260 plus uang SPP Rp 170.000, SMA Rp 375.000 plus SPP Rp 290.000, SMK Rp 390.000 plus SPP Rp 240.000. Serta siswa PKBM Rp 210.000.

“Siswa negeri tidak dapat biaya SPP karena ada dana BOP. Sedangkan siswa swasta dapat dana SPP karena semua ditanggung swasta biayanya,” tandas Kemal.