Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang meninjau langsung Taman Hutan Kota Kepanduan di Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11). 

Ida berharap, peninjauan langsung oleh gubernur dapat dilakukan secara rutin lantaran masih banyak taman dan lahan milik pemerintah yang dimanfaatkan pihak lain tanpa izin. Selain itu, kehadiran gubernur juga dapat memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam menindak berbagai pelanggaran.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pak Gubernur terkait sidak atau kunjungannya ke wilayah-wilayah. Menurut saya, ini harus sering dilakukan karena masih banyak taman kita yang dikuasai pihak lain. Terkadang, kepala dinas tidak berani mengambil tindakan. Kalau Pak Gubernur turun langsung, saya yakin penertiban bisa berjalan karena melibatkan Satpol PP dan jajaran lainnya," ujarnya.

Ida juga menyoroti temuan tempat pembuangan sampah (TPS) ilegal seluas sekitar 5.000 meter persegi di lokasi tersebut. Sampah yang diduga berasal dari aktivitas hotel, restoran, dan kafe (Horeka) itu dibuang oleh penyedia jasa angkut sampah swasta pada malam hari.

Guna mencegah praktik serupa, Ida meminta, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memperketat pengawasan terhadap TPS ilegal di seluruh wilayah ibu kota.

Ia juga mendorong kepala DLH menginstruksikan seluruh kepala suku dinas agar aktif memantau lokasi yang berpotensi menjadi tempat pembuangan sampah ilegal.

"Jangan hanya di depan kami, saat rapat di Komisi D mengatakan tidak tahu sampah mereka dibuang ke mana. Ini tugas kepala dinas menginstruksikan seluruh kepala suku dinas untuk bekerja memantau," tegasnya.

Ida menambahkan, hingga kini Komisi D belum menerima data perusahaan swasta yang mengelola sampah kawasan maupun penyedia jasa angkut sampah. Padahal, data tersebut diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah oleh pihak swasta berjalan sesuai ketentuan dan dapat diawasi secara optimal.

Ia menegaskan, temuan TPS ilegal harus ditindaklanjuti dengan penegakan aturan serta pemberian sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar. Ida juga meminta Gubernur Pramono memberi perhatian terhadap kinerja jajaran DLH agar pengawasan lebih maksimal dan praktik pembuangan sampah ilegal tidak kembali terulang.

"Adanya temuan TPS ilegal ini harus ditindaklanjuti dan harus kena sanksi. Saya berharap Pak Gubernur punya sikap tegas untuk mengingatkan anak buahnya di LH agar bekerja maksimal. Jangan gubernurnya lari, anak buahnya jalan di tempat," tandasnya.