Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PM-PTSP) Jakarta Selatan memastikan area parkir lapangan padel yang mengalami longsor di Jalan Kemang Selatan X, RT 03/02, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, belum tercatat memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kepala UP PM-PTSP Jakarta Selatan, Mario Wibowo, mengatakan berdasarkan penelusuran data administrasi perizinan, PBG yang sudah diterbitkan baru mencakup kegiatan usaha lapangan padel.

"Kalau untuk area fasilitas parkir yang berada di luar bidang utama lapangan padel tersebut, belum tercatat dan tidak masuk dalam PBG yang sudah ada," ujarnya, Kamis (12/11).

Mario menegaskan, perizinan kegiatan usaha dan pemenuhan persyaratan bangunan gedung merupakan dua aspek berbeda yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan daerah.

"Kami akan segera menyampaikan pemberitahuan sekaligus mengimbau pengelola lapangan padel untuk menindaklanjuti pemenuhan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Menurutnya, kesiapan dokumen perizinan merupakan kewajiban pemilik usaha yang harus segera diproses. Komunikasi dengan pemilik dilakukan agar segera mengurus perizinan. 

"Kami berharap minggu depan sudah ada konfirmasi pengajuan dokumen tersebut," ungkapnya.

Mario menambahkan, terkait insiden longsor yang terjadi, Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan saat ini memprioritaskan pembenahan di lokasi terdampak milik warga.

"Pemkot Jakarta Selatan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi teknis terkait untuk memastikan aspek keselamatan bangunan di sekitar lokasi," bebernya.

Ia menuturkan, terkait pengawasan teknis bangunan serta potensi penerapan sanksi administratif, pihaknya akan bersinergi dengan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Selatan sesuai kewenangan masing-masing.

"Kami juga akan melakukan pengawasan insidental sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan perizinan serta memperhatikan aspek keselamatan masyarakat. Prinsipnya, kami tidak hanya memastikan kepatuhan administrasi, tetapi juga mengutamakan keselamatan dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan usaha demi keamanan warga," tandasnya.