Pemprov DKI Jakarta akan memperluas penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) transportasi publik dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Tambahan penerima mencakup pencari kerja, pendamping penyandang disabilitas, pelaku UMKM, dan mahasiswa tidak mampu.

Kebijakan ini diterapkan bersamaan dengan penyesuaian tarif sejumlah layanan transportasi publik seperti Transjakarta, Transjabodetabek, dan LRT. Penyesuaian diarahkan untuk mengurangi subsidi bagi kelompok masyarakat mampu dan mengoptimalkannya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz meminta, kebijakan tersebut tetap memperhatikan MBR. Menurutnya, perluasan KLG dan penyesuaian tarif harus dikaji secara matang dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Selama itu dikaji dengan baik, melibatkan seluruh stakeholder, masukan-masukan itu harus ditampung dan diakomodir oleh Pemda DKI," ujar Aziz, Kamis (1/10).

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, DPRD akan membahas Raperda Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ) dan Raperda Manajemen Lalu Lintas pada 2027. Regulasi tersebut akan mencakup berbagai moda transportasi, kebijakan parkir, serta Electronic Road Pricing (ERP).

Menurut Aziz, penerimaan dari ERP dapat diarahkan untuk membantu pembiayaan transportasi umum sehingga beban subsidi Pemprov DKI dapat ditekan.

"Biaya pembayaran ERP harus dikelola secara transparan untuk mensubsidi kendaraan-kendaraan umum seperti Transjakarta, Jaklingko, LRT, dan MRT," katanya.

Terkait tarif Transjakarta, Aziz menyebut, besarannya masih dikaji bersama Dinas Perhubungan (Dishub), konsultan, ahli, dan akademisi. Ia berharap, hasil kajian mempertimbangkan kondisi sosial dan kemampuan masyarakat agar penyesuaian tarif tidak menambah beban warga.

"Kami berharap kajian ini juga bisa terukur, menimbang dari sisi sosial masyarakat, sehingga sebenarnya tidak terbebani dengan naiknya harga tarif Transjakarta," tandasnya.