Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi daerah.

Ia menyebut, rencana penerbitan obligasi daerah akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penuh dari pemerintah pusat.

"Kami tetap menyampaikan, tetapi apapun yang menjadi putusan dari pemerintah pusat, Pemerintah DKI Jakarta akan sami'na wa ato'na. Jadi, akan ikut terhadap apa yang menjadi putusan dari pemerintah pusat itu," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/9).

Ia menyebut, Pemprov DKI segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Jika telah mendapatkan izin dari kementerian terkait, maka rencana penerbitan salah satu skema pembiayaan kreatif ini akan dilanjutkan.

"Hal yang berkaitan dengan obligasi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan menjalankan itu setelah mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Kalau kemudian mendapatkan izin, akan kami lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah," jelas Pramono.

Pramono mengaku memahami jika pemerintah pusat masih berhati-hati dalam memberikan persetujuan penerbitan obligasi daerah saat ini. Hal ini mengingat kondisi ketahanan fiskal di setiap daerah berbeda-beda.

Meski demikian, ia memastikan Pemprov DKI memiliki kapasitas APBD yang mencukupi dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara tertib dan rapi. Sehingga skema pembiayaan alternatif ini dapat menjadi penguat instrumen keuangan bagi DKI.

Kondisi ini dinilainya akan berbeda di daerah lainnya. Sehingga adanya obligasi daerah justru dikhawatirkan akan menjadi beban bagi pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat.

"Mungkin bagi beberapa daerah provinsi lain, obligasi ini jangan sampai kemudian digunakan untuk mendapatkan budget atau creative financing, tetapi anggarannya sendiri tidak mampu untuk melakukan penutupan itu," tandasnya.