Soal Obligasi Daerah, Pramono Ikuti Arahan Pusat

Rabu, 30 September 2026 Reporter: Dessy Suciati Editor: Erikyanri Maulana 907

Pramono obligasi daerah rezap

(Foto: Reza Pratama Putra)

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengikuti keputusan pemerintah pusat terkait rencana penerbitan obligasi daerah.

Ia menyebut, rencana penerbitan obligasi daerah akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penuh dari pemerintah pusat.

"ikut terhadap apa yang menjadi putusan dari pemerintah pusat,"

"Kami tetap menyampaikan, tetapi apapun yang menjadi putusan dari pemerintah pusat, Pemerintah DKI Jakarta akan sami'na wa ato'na. Jadi, akan ikut terhadap apa yang menjadi putusan dari pemerintah pusat itu," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/9).

Ia menyebut, Pemprov DKI segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Jika telah mendapatkan izin dari kementerian terkait, maka rencana penerbitan salah satu skema pembiayaan kreatif ini akan dilanjutkan.

"Hal yang berkaitan dengan obligasi, tentunya Pemerintah DKI Jakarta akan menjalankan itu setelah mendapatkan persetujuan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Kalau kemudian mendapatkan izin, akan kami lanjutkan. Kalau tidak, ya sudah," jelas Pramono.

Pramono mengaku memahami jika pemerintah pusat masih berhati-hati dalam memberikan persetujuan penerbitan obligasi daerah saat ini. Hal ini mengingat kondisi ketahanan fiskal di setiap daerah berbeda-beda.

Meski demikian, ia memastikan Pemprov DKI memiliki kapasitas APBD yang mencukupi dengan pengelolaan anggaran yang dilakukan secara tertib dan rapi. Sehingga skema pembiayaan alternatif ini dapat menjadi penguat instrumen keuangan bagi DKI.

Kondisi ini dinilainya akan berbeda di daerah lainnya. Sehingga adanya obligasi daerah justru dikhawatirkan akan menjadi beban bagi pemerintah daerah setempat maupun pemerintah pusat.

"Mungkin bagi beberapa daerah provinsi lain, obligasi ini jangan sampai kemudian digunakan untuk mendapatkan budget atau creative financing, tetapi anggarannya sendiri tidak mampu untuk melakukan penutupan itu," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Pramono newyork 2026 ist

Pramono Bahas Transportasi hingga Obligasi Daerah Bersama Wali Kota New York

Senin, 21 September 2026 924

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo ist

Penerbitan Obligasi Daerah Didasari Data dan Aturan Hukum

Sabtu, 12 September 2026 890

Balkot yossy

Pemprov DKI Pastikan Kapasitas Keuangan untuk Terbitkan Obligasi

Rabu, 12 Agustus 2026 1727

BERITA POPULER
Penopingan Pohon jati 1

Penebangan Pohon Keropos untuk Lindungi Keselamatan Warga

Sabtu, 14 November 2026 15417

Pengukuhan Prabu Jakarta otoy

Wagub Ajak 500 Pelajar Duta Trantibum Aktif Jaga Jakarta

Senin, 16 November 2026 8087

Pramono Teken Pergub Larangan Jual Beli Daging Anjing dan Kucing ilust

Pemprov DKI Segera Tertibkan Penjualan Hewan Ilegal di Pasar Jatinegara

Kamis, 19 November 2026 4633

IMG 20261118 WA0083

Penggunaan Lahan Parkir Mobil Kopdes Bersifat Sementara

Rabu, 18 November 2026 4301

Pramono ump dki 2026 rezap

Naik 7,1 Persen, UMP Jakarta 2027 Ditetapkan Rp6.136.941

Jumat, 20 November 2026 2667

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks