Kejaksaaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat siap memberikan pendampingan kepada pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) untuk percepatan atau optimalisasi anggaran.

“Kami siap memberikan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo dihadapan para kepala daerah agar memaksimalkan anggaran daerah. Kejagung pun menindaklanjuti arahan presiden agar jaksa siap membantu pendampingan dalam aspek hukum,” ujar Kajari Jakarta Barat, Reda Manthovani, Selasa (8/9).

Dikatakan Reda, Kejari bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat akan menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo. “Bentuknya bagaimana, dalam MoU atau yang lain nanti akan dibicarakan lebih detail lagi,” katanya.

Namun, lanjut Reda, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan oleh Pemkot Administrasi Jakarta Barat dalam menuntaskan program pembangunan.

“ Kita akan dukung dan kerja sama dengan Wali Kota Jakarta Barat agar penyerapan anggaran maksimal sehingga pembangunan dapat berjalan lancar. Minimal, pendampingan ini dapat mencegah terjadi korupsi anggaran pemerintah daerah,” tuturnya.

Sementara, Wali Kota Jakarta Barat, Anas Effendi menambahkan, pihaknya akan mengikutsertakan aparat kejaksaan sebagai tim asistensi bagi pelaksanaan program pembangunan.

“Kita akan meminta pandangan hukum dari kejaksaan terkait berbagai rencana pembangunan termasuk pembebasan lahan,” ungkapnya.