Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan terhadap ratusan pedagang di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menuturkan, penataan pedagang di kawasan Kramat Jati dilakukan untuk memastikan keamanan aktivitas para pedagang, sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik.

Hal ini disampaikan Pramono usai meninjau penataan Pasar Ikan Kramat Jati di Lokasi Binaan Pasar Ikan Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9) malam.

"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta secara sungguh-sungguh ingin menata kawasan pedagang yang ada di Kramat Jati ini," ujar Pramono.

Ia menjelaskan, secara keseluruhan terdapat 614 pedagang yang sudah disiapkan lokasi penempatannya. Selain 193 pedagang ikan yang direlokasi ke Lokbin Kramat Jati, juga terdapat 331 pedagang yang direlokasi ke Pasar Kramat Jati Sektor 7, 45 pedagang kue di Lokbin Cililitan, serta 45 pedagang di pasar-pasar lain yang dikelola Pasar Jaya.

Untuk membantu pedagang selama masa transisi, Pemprov DKI membebaskan biaya retribusi selama enam bulan ke depan kepada 614 pedagang tersebut. Setelah itu, para pedagang akan dikenakan retribusi sebesar Rp180 ribu per bulan.

"Untuk tempat ini, Lokbin yang ada di Kramat Jati bagi para pedagang, selama 6 bulan kami beri retribusi atau iurannya kami gratiskan," katanya.

Melalui penataan ini, Pramono berharap kawasan Kramat Jati menjadi lebih tertata dan rapi. Sebelum adanya relokasi, aktivitas pedagang di kawasan Kramat Jati ini sudah berlangsung sejak sekitar tahun 1970-an.

Menurutnya, proses penataan yang dilakukan pun tidak mudah dan telah berlangsung lebih dari 50 tahun. Karena itu, ia mengapresiasi dukungan seluruh pihak, termasuk para pedagang dan tokoh masyarakat dalam upaya penataan ini.

"Tentunya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan sepenuhnya dari para pedagang dan juga para tokoh masyarakat yang mengoordinasikan ini," tuturnya.

Untuk memastikan keberlanjutan ekonomi para pedagang, Pemprov DKI juga tengah mematangkan rencana untuk mendirikan koperasi pedagang. Koperasi inilah yang nantinya akan memasok kebutuhan bahan baku ikan ke rumah sakit-rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta.

"Tadi kami berdiskusi dengan Bapak Wali Kota dan juga dengan Kepala Dinas PPKUKM, ada gagasan untuk mendirikan koperasi," kata dia.

Selain Lokbin Pasar Ikan Kramat Jati, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan lokasi lainnya untuk menampung seluruh pedagang ikan di kawasan Kramat Jati. Pramono berharap lokasi tambahan tersebut dapat segera digunakan untuk memfasilitasi aktivitas para pedagang.

"Mudah-mudahan itu bisa dipersiapkan dalam waktu yang singkat. Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kekurangan lokasi bagi para pedagang itu segera terselesaikan," ucap Pramono.

Agar masyarakat mengetahui keberadaan lokasi binaan yang baru ini, Pemprov DKI akan turut membantu menyebarluaskan informasi ini kepada publik.

Sementara Koordinator Pedagang Subuh Kramat Jati, Muhtarom mengimbau seluruh pedagang yang beraktivitas di kawasan Kramat Jati agar dapat direlokasi ke lokasi binaan yang telah disiapkan Pemprov DKI.

"Saya sudah mengimbau kepada pedagang kaki lima, khususnya pasar subuh, itu untuk masuk ke Lokbin," kata Muhtarom.

Sekadar diketahui, penataan 614 pedagang ini dilakukan dalam waktu satu pekan, dari 24 sampai 31 Agustus 2026.

Penataan ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik, sekaligus memastikan aktivitas perdagangan dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman.