Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberikan tanggapannya soal dugaan penjualan ilegal kartu layanan transportasi umum gratis milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang viral di media sosial. Aksi tersebut diduga melibatkan pihak internal Pemprov DKI.

Karena itu, Pramono meminta jajarannya untuk mengusut dugaan tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap pihak terkait.

"Saya kebetulan mengikuti dan saya meminta untuk siapa pun yang melakukan itu, termasuk kalau kemudian ada indikasi keterlibatan orang dalam, maka saya minta untuk diambil tindakan yang tegas," ujar Pramono, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (20/5).

Pramono menekankan pengelolaan sistem transportasi di Jakarta harus dilakukan secara transparan, termasuk kepemilikan kartu layanan gratis transportasi umum.

"Karena sekarang ini bagian dari transparansi untuk pengaturan sistem transportasi di Jakarta, termasuk kartu yang dimiliki itu dilakukan secara transparan dan terbuka," kata dia.

Sekadar diketahui, dugaan jual beli kartu Jakcard atau kartu layanan transportasi gratis yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta viral di media sosial oleh akun X @lalaputriis. Kartu tersebut merupakan fasilitas gratis layanan transportasi di bawah pengelolaan Pemprov DKI untuk 15 golongan masyarakat.