Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemprov DKI dan Badan Gizi Nasional (BGN) RI terkait sinergi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/2).

Nova menilai, kerja sama tersebut memiliki nilai strategis, terutama dalam memperkuat rantai pasok kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kualitas gizi warga Jakarta, khususnya anak-anak.

Ia menjelaskan, Pemprov DKI memiliki sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat berperan optimal dalam mendukung pelaksanaan program MBG. Food Station, misalnya, berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan seperti telur dan susu.

Sementara itu, Perumda Dharma Jaya bertugas menyediakan daging, ayam, dan produk protein lainnya. Adapun Perumda Pasar Jaya menyiapkan sarana serta lokasi pendukung pelaksanaan program.

“Ini merupakan bentuk kolaborasi yang mampu menciptakan circular economy dan mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat,” ujarnya, Selasa (10/2).

Selain penguatan rantai pasok, kerja sama tersebut juga mencakup penyediaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Ini kerja kolaboratif. Ada Bank DKI untuk penjaminan kredit, PAM Jaya untuk penyediaan air, dan PAL Jaya untuk pengelolaan limbah. Semua pihak terlibat,” jelas Nova.

Nova menegaskan, program MBG memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendukung upaya penanggulangan stunting di ibu kota. Penyediaan bahan pangan seperti ayam, telur, dan susu diharapkan dapat memenuhi standar gizi yang baik bagi generasi muda.

Komisi B, lanjut Nova, mendukung penuh pelaksanaan program MBG karena tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi, tetapi juga mendorong penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi lokal di sekitar lokasi dapur MBG.

“SPPG ini sangat baik untuk penyerapan tenaga kerja dan sirkulasi ekonomi. Masyarakat sekitar bisa terlibat langsung, sehingga manfaatnya dirasakan secara luas,” tandasnya.