Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, optimistis seluruh jajarannya akan mampu menuntaskan seluruh rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara cepat, tepat, dan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk itu, Rano meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) serta jajaran BUMD untuk menjaga komitmen dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara tepat dan bertanggung jawab.

Mereka dimintanya menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya mengapresiasi pada BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, atas sinergi dan kerjasamanya yang selama ini terjalin dengan baik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," kata Rano, saat membuka kegiatan TLRHP BPK RI semester II tahun 2025 di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Selasa (16/12).

Rano menjelaskan, pada semester I tahun 2025 Pemprov DKI Jakarta telah merampungkan 10.592 rekomendasi atau sekitar 88,69 persen dari total TLRHP yang diungkap BPK RI.

Lalu dari hasil review verifikasi dan konsinyering, sebanyak 349 rekomendasi akan diusulkan statusnya, dengan rincian 187 diusulkan sesuai, 149 masih dalam proses, dan 13 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Apabila usulan rekomendasi tersebut disetujui BPK, ungkap Rano, proyeksi penyelesaian tindak lanjut semester II tahun 2025 bisa mencapai 10.793 rekomendasi atau sekitar 90,38 persen.

"Namun, kita masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan bersama," tukas Rano.

Dipaparkan Rano, beberapa kendala yang dihadapi itu antara lain penagihan kerugian kepada pegawai yang telah pensiun atau tidak diketahui keberadaannya.

Lalu, besarnya nilai kerugian daerah yang memerlukan mekanisme penyelesaian bertahap, rekomendasi yang bersifat perbaikan kebijakan dan regulasi yang membutuhkan proses harmonisasi lintas pihak dan keterbatasan akses informasi terkait penyetoran uang pengganti atas putusan pengadilan.

Selanjutnya, kompleksitas penagihan kewajiban fasilitas sosial (fasos) atau fasilitas umum (fasum) akibat perubahan kepemilikan, kondisi pailit, maupun keterkaitan dengan aset yang berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat dan BUMN.

"Karena itu, pentingnya pembahasan untuk menyamakan persepsi dan mempercepat penyelesaian seluruh tindak lanjut rekomendasi," tutur Rano.

Kepada seluruh OPD dan BUMD, Rano mengingatkan agar mempercepat penyelesaian rekomendasi yang masih berjalan maupun belum ditindaklanjuti, serta menjadikannya sebagai pembelajaran guna mencegah temuan berulang yang berdampak material terhadap laporan keuangan.

"Kami berharap kerja sama dan pembahasan lebih lanjut dapat terus diperkuat. Khususnya dalam penyelesaian rekomendasi yang belum tuntas, termasuk rekomendasi yang telah berusia lebih dari 10 tahun," tegasnya.

Sementara, Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta Ali Asyhar, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta atas kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini.

Kerja sama yang terbangun selama ini, dinilainya konstruktif dan sinergis sesuai dengan peran serta tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan.

"Kami ucapkan terimakasih pada, Gubernur, Wagub, Sekda dan jajaran seluruhnya. Tindak lanjutnya termasuk tinggi di antara perwakilan-perwakilan BPK lain," ujarnya.

Ali berharap, Inspektorat dan OPD Pemprov DKI dapat melakukan upaya percepatan penyelesaian terhadap TLRHP semester I yang belum tuntas. Sementara mengenai TLRHP semester 2 Tahun 2025, pihaknya tengah melaksanakan pemeriksaan.

"Sebagian ada yang sudah selesai, sebagian masih dalam proses.Jika diperlukan, silakan nanti berdiskusi dengan kami," tandasnya.