Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk meningkatkan anggaran dan memperbanyak program pelatihan keterampilan kerja.

Dikatakan Nova, program pelatihan yang didukung dengan sertifikasi resmi akan meningkatkan daya saing tenaga kerja di Jakarta. Ia menilai, anggaran untuk program pelatihan kerja saat ini masih belum optimal, padahal permintaan dari warga sangat tinggi.

"Ketika kami turun ke lapangan saat reses, banyak konstituen yang meminta pelatihan seperti satpam dan lainnya. Mereka ingin mendapatkan pelatihan yang disertai sertifikasi agar bisa langsung dimanfaatkan untuk bekerja," ujar Nova usai rapat KUA-PPAS 2026, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (7/8).

Ia juga menekankan pentingnya pelatihan yang terintegrasi dengan sertifikasi resmi dari lembaga seperti MTU dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi). Dengan begitu, peluang kerja di sektor swasta maupun melalui kemitraan dengan pemerintah daerah akan lebih terbuka.

"Pelatihan ini harus benar-benar dirancang agar efektif. Misalnya, sertifikasi bisa diselesaikan dalam 30 hari, termasuk tahapan wawancara dan uji kompetensi," jelasnya.

Lebih lanjut, Nova mendorong Pemprov DKI agar menetapkan target yang terukur untuk setiap program pelatihan guna menjangkau banyak warga secara merata.

Nova juga berpesan agar program pelatihan tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga dikemas dengan menarik.

"Harus dibikin keren. Supaya masyarakat merasa ini bukan sekadar pelatihan biasa, tapi memang benar-benar bisa jadi bekal untuk masa depan mereka," tandasnya.