Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo mendorong, program subsidi pangan seperti bantuan beras murah diperluas dan terintegrasi dengan data KJP, KJMU, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini dinilainya penting untuk menanggulangi kenaikan harga beras.

“Saya meminta agar bantuan sosial tidak hanya bersifat reaktif saat krisis, tapi juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi jangka panjang,” ujarnya, Senin (30/6).

Rio juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perum Bulog serta pemerintah daerah penghasil beras seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Kerja sama ini, kata dia, harus berkelanjutan dan berbasis data kebutuhan riil warga aga r pasokan beras ke Jakarta tetap terjaga.

Ia juga meminta Satgas Pangan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI memperketat pengawasan terhadap distribusi dan harga pangan, baik di pasar tradisional maupun modern. Penindakan tegas terhadap spekulan, penimbun, dan pelaku kartel harga harus menjadi prioritas, termasuk pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat.

“Gudang Bulog dan Pasar Induk Kramat Jati harus diperkuat sebagai simpul distribusi utama. Sistem logistik yang efisien perlu dipastikan agar pasokan cepat sampai ke pedagang eceran,” tegasnya.

Selain itu, Rio mendorong diversifikasi konsumsi pangan dengan menggencarkan kampanye bahan pangan non-beras seperti singkong, jagung, dan sagu. Ia juga meminta Pemprov DKI melalui Dinas KPKP dan Disparekraf mendukung UMKM pangan lokal agar bisa masuk ke pasar modern.