Untuk meningkatkan kualitas mutu layanan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus berupaya memberikan kemudahan layanan bagi warga Jakarta. Termasuk, melalui berbagai inovasi, fasilitas, dan program.

Kepala Cabang BPJS Jakarta Timur, Arief Setiadi mengatakan, dalam hal pelayanan administrasi kepesertaan dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan (Faskes) yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, warga cukup menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas peserta JKN saat berobat.

"Saat ini sudah banyak kanal yang dimanfaatkan masyarakat ketika akan berobat," ujarnya, Selasa (24/6).

Menurutnya, sejumlah kanal tersebut yakni, Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa), aplikasi Mobile JKN, Layanan Voice Over Internet Protocol (VoIP) Care Center 165 di website BPJS Kesehatan, serta yang terbaru adalah New Rehab 2.0.

"Kanal ini dapat dimanfaatkan untuk mengakses layanan administrasi. Selain itu, masyarakat juga bisa menghubungi Care Center 165," terangnya.

Ia berharap, dengan kemudahan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN, baik untuk mengecek status kepesertaan maupun untuk mengaktifkan kembali kepesertaannya.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah IV, Elsa Novelia menjelaskan, DKI Jakarta sampai saat ini sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC).

"Sebanyak 98 persen warga Jakarta sudah terdaftar menjadi peserta JKN," ucapnya.

Untuk mendapatkan layanan kesehatan, kata Elsa, peserta JKN hanya perlu menunjukkan NIK agar dapat dilayani di Faskes yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selain itu, bisa juga dengan KIS Digital yang ada di aplikasi Mobile JKN.

"Adanya kemudahan ini membuat peserta BPJS Kesehatan tidak perlu lagi antre atau menunggu lama di Faskes untuk mendapatkan layanan," ungkapnya.

Elsa menuturkan, alur layanan bagi peserta JKN dimulai saat peserta yang sakit harus berobat ke Faskes Primer atau FKTP terlebih dahulu. Jika ada indikasi medis yang mengharuskan pasien dirujuk ke FKRTL atau ke rumah sakit, dipastikan rujukan tersebut sesuai dengan indikasi medis dari Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP).

"Apabila kondisi peserta JKN gawat darurat, maka dapat langsung datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di rumah sakit. Apabila DPJP menetapkan kondisi pasien memenuhi kriteria gawat darurat, maka pasien bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan menggunakan JKN," tandasnya.