Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, menyepakati laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) 2024.

Kesepakatan ini tertuang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Jumat (20/67). Selanjutnya, secara simbolis jajaran pimpinan DPRD DKI dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menandatangani hasil rapat paripurna ini.

Wakil Gubernur Rano mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengevaluasi P2APBD 2024 dengan penuh kesungguhan, ketelitian dan tanggungjawab.

Dikatakan Rano, P2APBD 2024 merupakan bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta melaksanakan amanat Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2023 tentang APBD tahun anggaran 2024 dan telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2024 tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024.

"Saya sampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah mengevaluasi P2APBD tahun 2024 dengan penuh kesungguhan, ketelitian dan tanggung jawab," ujarnya.

Selain mengapresiasi peran legislatif, Rano juga mengakui peran dan upaya seluruh jajaran satuan kerja perangkat dinas (SKPD) dalam pelaksanaan APBD selama 2024. 

Kemudian, selama proses perampungan Raperda P2APBD tahun anggaran 2024, seluruh SKPD dan jajaran terkait telah mengikuti seluruh tahapan.

Ditegaskan Rano, seluruh catatan berupa evaluasi dan rekomendasi dari DPRD DKI Jakarta akan menjadi perhatian pihaknya. 

Diyakininya, catatan itu akan menjadi langkah perbaikan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, bersih serta akuntabel.

Menurut Rano, hubungan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta selama ini terjalin balik. Diyakininya ini menjadi pondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan efektif dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum.

"Saya berharap sinergi ini terus ditingkatkan secara intensif dan profesional sebagai bagian dari upaya bersama membangun Jakarta menuju kota global yang modern, inklusif dan berkelanjutan," tegas Rano.

Sementara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menjelaskan, setelah disetujui Raperda P2APBD 2024 akan diserahkan ke gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai perundangan berlaku dengan mempertimbangkan saran dari legislatif .

"Kami dari legislatif telah memberikan masukan, saran, evaluasi dan rekomendasi terhadap P2APBD 2024. Catatan itu sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik, program dan penganggaran Provinsi DKI Jakarta," ungkap Ima.