Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mendorong masyarakat Betawi agar segera membentuk lembaga adat yang akan berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam merawat, mengembangkan serta melestarikan budaya Betawi secara sistematis dan berkelanjutan.

Hal ini diutarakan Rano, saat tampil sebagai salah satu pembicara utama dalam Sarasehan Ketiga Kaukus Muda Betawi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Senin (2/6).

"Budaya Betawi bukan sekadar warisan, melainkan penopang identitas Jakarta," tukas Rano.

Dipaparkan Rano, pascapenetapan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024, status Jakarta telah berubah dari Ibu Kota Negara menjadi Provinsi dengan Kekhususan Ekonomi Nasional dan Kota Global. 

Perubahan ini, lanjut Rano, membawa 19 kewenangan baru bagi Pemprov DKI Jakarta, salah satunya penguatan sektor kebudayaan.

"Penguatan sektor kebudayaan menempatkan Budaya Betawi sebagai salah satu prioritas utama. Tidak hanya mewajibkan pelestarian kebudayaan Betawi, tetapi juga mendorong pelibatan lembaga adat," ucap Rano.

Menurut Rano, posisi Budaya Betawi harus diperkuat mulai dari kelembagaan, peran sosial, maupun sebagai elemen penting dalam membentuk karakter kota yang berbudaya, inklusif dan berdaya saing.

"Saya berharap, sarasehan ini bisa merumuskan pembentukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi. Mari kita putuskan dari mana kita membangun lembaga adat. Saya tunggu apa hasil sarasehan ini," tegasnya.

Penasehat Kaukus Muda Betawi, Lutfi Hakim, mengapresiai pemintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno yang mendorong pembetukan Lembaga Adat Masyarakat Betawi sesegera mungkin. 

Dipastikannya, sarasehan yang dilaksanakan kali ini bisa mengahasilkan mufakat untuk membentuk Lembaga Adat Masyarakat Betawi.

Kesepakatan ini nantinya akan dibawa sebagai rekomendasi kepada Gubernur dan Wakil Gubenur DKI Jakarta. Setelahnya, barulah akan disusun roadmap memperkuat Budaya Betawi.

" Hasil sarasehan akan merekomendasikan pembentukan lembaga dan kami serahkan sesegera mungkin ke Gubernur dan Wakil Gubernur," tandasnya.