Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menghadiri acara buka puasa bersama para kiai, habaib dan ulama di Masjid Fatahillah, Balai Kota, Minggu (23/3).

Pada kesempatan itu, Pramono menekankan pentingnya silaturahmi dengan tokoh agama dan mengapresiasi peran mereka dalam menjaga keamanan serta kenyamanan Jakarta selama Ramadan.

Pramono mengatakan, Jakarta tengah mempersiapkan diri menjadi kota global tanpa meninggalkan karakter religius warganya. Ia menyampaikan komitmennya untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dan ulama, serta memperhatikan warga kurang mampu.

Gubernur juga melaporkan sejumlah capaian, termasuk penetapan Jakarta International Stadium (JIS) sebagai home base (markas) klub Persija dan penyelesaian masalah hunian di Kampung Bayam.

“Selain itu, sebanyak 707.622 siswa telah menerima pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan ijazah yang tertahan di berbagai sekolah telah diputihkan berkat kerja sama dengan Baznas,” ujarnya.

Pramono juga menjelaskan Jakarta menghadapi tiga jenis banjir kiriman, lokal dan rob. Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) serta menyiapkan 500 pompa untuk mengantisipasi banjir rob pada 28 sampai 29 Maret.

“Normalisasi Sungai Ciliwung juga terus berlanjut sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir,” katanya.

Pramono juga menyampaikan tentang aturan perekrutan PPSU atau Pasukan Oranye telah diubah dengan persyaratan lebih fleksibel, memungkinkan lulusan SD untuk mendaftar. Selain itu, Jakarta juga mendukung program makan bergizi gratis dengan membuka kantin di sekolah umum dan keagamaan.

Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka empat rute baru Trans Jabodetabek guna mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, kemudian program mudik gratis juga diberikan kepada 22.000 warga.

Pramono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta akan meluncurkan kartu lansia, kartu disabilitas, dan kartu anak bagi warga kurang mampu setelah Lebaran.

Ia menyampaikan terkait jam operasional lima taman selama 24 jam dan 10 taman hingga pukul 22.00 sebagai bagian dari peningkatan fasilitas publik.

“Keputusan ini diambil berdasarkan konsultasi dengan warga sekitar,” ucapnya.

Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi justisia terhadap para pendatang, tetapi mereka tetap harus memiliki KTP Jakarta.

“Pemprov DKI Jakarta siap membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan demi menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan inklusif di kota Jakarta,” tandasnya.