Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung melakukan kunjungan kerja ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3).

Dalam kunjungan ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno serta Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq.

Di TPST Bantargebang, Gubernur Pramono serta para pejabat lainnya mengunjungi fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Merah Putih serta fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif (Refuse Derived Fuel/RDF) di Landfill Mining dan RDF Plant.

Pramono menjelaskan, Jakarta menghasilkan sekitar 8.000 ton sampah per hari. Dengan adanya fasilitas RDF Plant di Bantargebang dan Rorotan, diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah menjadi 5.000-6.000 ton.

Lebih lanjut, ia juga menyampaikan perlunya penyesuaian biaya layanan pengolahan sampah (tipping fee) agar pembangunan PLTSa dengan insinerator dapat terlaksana. Untuk mewujudkannya, Pramono juga menilai perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sampah di Jakarta.

Sebab, pengelolaan sampah hanya menggunakan fasilitas RDF Plant dinilainya tidak cukup untuk mengatasi masalah sampah Jakarta.

"Kami sangat menunggu (tipping fee), kalau segera bisa diputuskan supaya kita tidak lagi katakanlah hanya membangun RDF. Karena sekarang ini Jakarta sudah punya 2 RDF. Kalau tanpa ada perubahan tipping fee tadi pasti orang akan dengan gampang membangun RDF karena apa? Yang membeli ada yaitu Indocement," kata Pramono.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan menyebut telah ada kemajuan dalam pengelolaan sampah di Bantargebang, terutama dengan adanya fasilitas RDF Plant yang bekerja sama dengan pabrik semen.

"Hari ini tadi kita sudah bareng-bareng melihat di sini. Sebetulnya sudah ada kemajuan pengelolaan sampah di Bantargebang ini ya. Ini pakai RDF, karena ada pabrik semen jadi ada yang nampung ini 2.000 ton satu hari," ujarnya.

Namun untuk menyelesaikan masalah sampah Jakarta, Zulhas juga menyoroti perlunya penyempurnaan aturan terkait tipping fee agar investasi dalam pengolahan sampah menjadi energi listrik (PLTSa) lebih menarik bagi investor.

"Tapi memang untuk menuntaskan ini, tadi saya sudah sampaikan mengenai aturan yang harus kita sempurnakan. Tidak ada lagi tipping fee dan lain-lain, ini nanti pemerintah daerah cukup menyiapkan lahan, Pak," jelasnya.

Sementara itu, Menko PMK, Pratikno menyoroti pentingnya pengelolaan sampah untuk meminimalkan risiko bencana dan menjaga kesehatan. Ia mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta dan berharap akan ada langkah-langkah lainnya yang disiapkan.

"Kami di Kemenko PMK, yang berada di hilir untuk pengelolaan bencana, sangat berkepentingan agar mulai dari hulunya di Kemenko Pangan urusan lingkungan, urusan pengelolaan lahan, tata ruang dan lain-lain dan juga infrastruktur. Sehingga kami bisa meminimalisir risiko bencana dan juga risiko-risiko kesehatan," tandasnya.