Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim secara resmi membuka Rapat Pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025 secara hybrid di Aula Kantor Kecamatan Tanjung Priok.

Pada kesempatan itu, Ali meminta partisipasi aktif dari seluruh stakeholder untuk membantu camat dan lurah dalam melakukan verifikasi 1.944 aspirasi yang terdiri dari 1.560 usulan pembangunan fisik, satu non-fisik, dan 383 usulan barang.

"Usulan-usulan tersebut hasil dari 453 RW yang melaksanakan Pra Musrenbang Kelurahan atau Rembuk RW," ujarnya, Selasa (11/2).

Ali menjelaskan, Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan merupakan wadah para pemangku kepentingan untuk saling bersinergi dalam menyusun rencana pembangunan di Jakarta Utara secara efektif dan efisien, serta sesuai kebutuhan maupun harapan.

"Saya berharap usulan ini dapat dilakukan validasi dan diurutkan prioritasnya oleh lurah dengan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari tim teknis," terangnya.

Ia menambahkan, perencanaan di tingkat kota juga harus dapat mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, seperti infrastruktur serta layanan dasar perkotaan yang berkualitas, pengembangan kota berorientasi transit hingga kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas.

"Pembangunan juga terkait manusia sehat berdaya saing dan setara, serta pemerintahan dinamis dan transformasi pelayanan publik," ungkapnya.

Sementara itu, Camat Tanjung Priok, Ade Himawan memaparkan, berdasarkan hasil Pra Musrenbang di tujuh kelurahan dengan 104 RW terdapat 465 usulan, terdiri dari 370 usulan fisik, satu usulan non-fisik, dan 94 usulan barang.

"Skala prioritas di wilayah Kecamatan Tanjung Priok itu diutamakan terkait pengentasan buang air besar sembarangan, peningkatan jalan, dan penyediaan RPTRA," tandasnya.