Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mendukung upaya pemerintah bersama pihak swasta maupun stakeholder lain untuk membantu penyediaan maupun renovasi rumah warga menjadi lebih layak huni.

Khoirudin mengatakan, penggunaan dan Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai potensi besar sebagai sumber pendanaan pembangunan sosial, salah satunya untuk program rumah layak huni. 

"Sebenarnya tidak sulit bagi swasta. Setelah izinnya diurus, kita bisa meminta mereka untuk mengalokasikan dana CSR untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti program rumah layak huni dan lainnya," ujarnya, Jumat (24/1). 

Menurutnya, dengan menggandeng lebih banyak pihak swasta maka semakin banyak warga yang dapat menikmati hunian yang layak dan nyaman.

Khoirudin mengapresiasi program rumah layak huni yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Yayasan Buddha Tzu Chi. 

Program yang diluncurkan di RT 10/12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru ini dinilai sangat efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

"Ini adalah contoh yang sangat baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya juga sangat mengapresiasi, termasuk untuk Pemprov dan Yayasan Buddha Tzu Chi," ucapnya.

Ia menambahkan, daerah-daerah rawan kebakaran di Jakarta bisa menjadi salah satu target prioritas dalam program pemukiman layak berikutnya. 

Untuk diketahui, rencananya sebanyak sembilan rumah warga kurang mampu di RT 10/12, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat bakal direnovasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dalam Program Rumah Layak Huni. 

Bedah rumah warga di Tanah Tinggi ini akan berlangsung selama enam bulan. Selama proses renovasi, mereka juga akan mendapat bantuan biaya sewa rumah petak dari Yayasan Buddha Tzu Chi.