Delegasi dari China National Academy of Governance, Republik Rakyat Tiongkok, melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta, Jumat (13/12).

Delegasi yang hadir yaitu Prof LI Wentang, Prof SHI Hexing, Prof CHEN Jianqi, Dr DENG Han, Mr WANG Yang dan Ms LI Chuanhua.

Mereka didampingi oleh jajaran pimpinan Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI Jakarta.

Dalam kunjungan tersebut, para delegasi melihat berbagai fasilitas dan inovasi yang telah diterapkan di MPP DKI Jakarta. Usai berkeliling, mereka berbagi pengalaman terkait penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam konsep layanan terpadu dan tata kelola Mal Pelayanan Publik.

Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara LAN RI, Erna Irawati mengatakan, para delegasi terkesan dengan pelayanan humanis di MPP Jakarta.

“Mereka menyampaikan sangat humanis, petugasnya ramah menyambut dengan sangat baik, ada ruangan laktasinya, ada ruang bermain anak yang di sana tidak ada. Dia sangat terkesan, ternyata ada aspek manusiawi lebih yang ada di pelayanan Publik di Jakarta,” ungkapnya.

Ia menyampaikan, delegasi China National Academy of Governance menyampaikan apresiasi atas kemajuan pelayanan publik di DKI Jakarta. Hal ini membuka peluang untuk saling berbagi dan memperbaiki aspek-aspek pelayanan publik antara kedua negara.

Erna menjelaskan, salah satu pembelajaran yang dapat diambil dari Tiongkok adalah konsistensi implementasi kebijakan, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran.

“Sistem pemerintahan negara Cina yang sangat sentralistik memastikan kebijakan berjalan konsisten dari atas ke bawah. Ini tantangan sekaligus pembelajaran untuk kita agar kebijakan yang baik di atas kertas juga terimplementasi dengan sempurna,” katanya.

Erna menyampaikan, kunjungan ini menunjukkan potensi kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam meningkatkan pelayanan publik.

“Dengan berbagi inovasi dan praktik terbaik, kedua negara diharapkan dapat saling memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengatakan MPP DKI Jakarta adalah yang terbaik di Indonesia. Menurutnya, digitalisasi di MPP Jakarta telah memudahkan masyarakat.

“Urusan administrasi sudah bisa diselesaikan secara digital dari rumah melalui web atau aplikasi mobile. Masyarakat hanya perlu datang ke MPP untuk mengambil dokumen,” katanya.

Yanuar menjelaskan, saat ini terdapat 272 MPP di seluruh Indonesia, dan Kementerian PANRB terus berupaya meningkatkan jumlah dan kualitasnya. Ia menilai, MPP DKI Jakarta sering dijadikan contoh karena sudah bertransformasi ke layanan digital yang komprehensif.

Ia memberikan masukan agar MPP tidak hanya fokus pada administrasi dan perizinan, tetapi juga mengembangkan layanan berbasis komunitas. Salah satu ide yang diusulkan adalah membangun Community Center yang dilengkapi dengan fasilitas seperti co-working space bagi kaum muda.

“Kami berencana mengembangkan MPP ke arah yang lebih inklusif, tidak hanya melayani administrasi tetapi juga mendukung aktivitas produktif masyarakat, termasuk bagi pekerja muda yang memiliki waktu terbatas,” tandas Yanuar.