Ratusan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama yang berdagang makanan serta minuman akan difasilitasi Pemprov DKI Jakarta untuk bisa mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Pak gubernur sangat perhatikan hal ini. Untuk tahun 2014, ada 750 UMKM yang akan masuk program pemberian sertifikat halal bagi usahanya," ujar Jarot Syarifudin, Kepala Seksi Usaha Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta, Kamis (20/3).

Menurut Jarot, langkah ini untuk mempersiapkan para pengusaha dengan modal minim untuk menyambut era perdagangan bebas. Karena konsumen nanti akan lebih memilih produk-produk yang memang ada jaminan dari lembaga berkompeten. "Rencananya program ini akan dijalankan hingga 2017 dan diharapkan 7 ribu pedagang bisa dapat. Untuk menghadapi era ekonomi bebas di Indonesia," ucapnya.

Pemprov DKI memberikan fasilitas ini secara gratis. Padahal untuk proses verifikasi mendapatkan sertifikat halal seharusnya ada biaya yang ditanggung pengusaha. "Untuk sertifikat halal itu biayanya sekitar Rp 3 juta per usaha. Dan kita berikan secara cuma-cuma," tuturnya.

Namun begitu, sebelum dilakukan verifikasi oleh tim dari MUI pihak Dinas KUMKM dan Perdagangan DKI Jakarta akan memberikan pembekalan lebih dahulu. "Ya gunanya agar mereka tahu cara pengolahan produk yang halal, manajemen usaha, dan lainnya. Pemberi materi yang berkompeten, agar nanti jika tim analis MUI datang sudah bisa benar," jelasnya.

Selain sertifikat halal, Pemprov DKI juga akan memberikan bantuan agar usaha menengah bisa mendapatkan sertifikat standar mutu serta sertifikat dari International Organization for Standardization (ISO). "Per usaha itu sekitar Rp 50 jutaan untuk dapat masing-masing sertifikat. Tahun 2013 ada 5 untuk standar mutu dan 5 untuk ISO, tapi 2014 ini masih akan diusahakan," tandasnya.