Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Provinsi DKI Jakarta mengadakan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) di UPT Pusat Higiene Perusahaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Pelatihan diikuti sebanyak 40 peserta perwakilan perusahaan di Jakarta. Adapun materi yang diberikan selama tiga hari pelatihan di antaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, Dasar-dasar K3, Peran P2K3 dalam Sistem Manajemen K3, Pengujian Lingkungan Kerja di perusahaan dan Higiene Perusahaan di Tempat Kerja.

Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, pelatihan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi pekerja dalam bentuk pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja untuk mewujudkan tempat kerja yang memenuhi persyaratan aman, efisien dan produktif.

Ia menyampaikan, salah satu isu utama yang mendorong gerakan buruh sejak awal perayaan Hari Buruh Internasional adalah kondisi kerja yang buruk seringkali menyebabkan cedera, penyakit atau bahkan kematian.

“Risiko dan bahaya yang dihadapi pekerja tanpa perlindungan dan standar keselamatan yang memadai yakni terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Inti dari peringatan May Day adalah sebagai momentum perjuangan dan kontribusi pekerja terhadap masyarakat dan ekonomi, serta terus berjuang untuk kondisi kerja yang adil dan layak bagi semua,” ungkap Hari.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi kecelakaan kerja yang tercatat pada situs satudata.kemenaker.go.id dan kepesertaan BPJS pada tahun 2023 diketahui jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia tercatat sebanyak 370.747 kasus dan khususnya di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebanyak 23.399 kasus.

Hari menilai, seiring perkembangan industri dan teknologi banyak kemajuan telah dicapai dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, sebagian besar berkat perjuangan yang diwakili oleh Hari Buruh.

Ia mengatakan, pengenalan Undang-Undang dan regulasi K3 di banyak negara telah membantu dalam menetapkan standar minimum untuk kondisi kerja, termasuk tindakan pencegahan kecelakaan, penggunaan peralatan pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan dan pemeriksaan kesehatan kerja. Akan tetapi meski telah banyak kemajuan, perjuangan untuk keselamatan dan kesehatan kerja tetap relevan.

“Hal ini dikarenakan masih adanya aktivitas industri dan perusahaan di mana pekerja terus menghadapi risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang signifikan sehingga pemerintah dan perusahaan wajib mengambil tindakan lebih lanjut dalam melindungi pekerja,” urainya.

Pada kesempatan itu, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta juga memberikan penghargaan kepada sebanyak 20 perusahaan yang telah berperan serta dalam upaya penerapan K3 di tempat kerja, pembayar retribusi terbaik dan perusahaan dengan loyalitas terbaik dalam kegiatan pengujian lingkungan kerja sekaligus memberikan kontribusi melalui pembayaran retribusi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2023.

“Semoga kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan perusahaan semakin terjalin erat. Selamat kepada perusahaan yang telah berkolaborasi dalam upaya penerapan K3 di tempat kerja dan selamat kepada para pekerja yang telah menjadi peserta Pelatihan,” tandasnya.