Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Ida Mahmudah menilai pencapaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja di tahun 2023 ada kemajuan dibandingkan sebelumnya.

Ida mengatakan, pencapaian yang sudah cukup bagus ini salah satunya melalui kinerja jajaran Dinas Lingkungan Hidup (LH) bersama stakeholders terkait atas prestasi Adipura untuk lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

"Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI ini diberikan terkait dengan penanganan sampah dari sumber," ujarnya, Sabtu (27/4).

Ida mengingatkan, atas pencapaian kinerja dan prestasi bagus yang sudah diraih oleh OPD mitra kerja harus menjadi motivasi untuk lebih lebih semangat lagi agar ke depan dapat lebih baik lagi.

"Saya ingatkan semua untuk terus memberikan kinerja terbaik. Termasuk masalah sampah, saya ingin pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) skala perkotaan yang sudah dianggarkan tahun ini bisa direalisasikan sesuai target," harapnya.

Ida menambahkan, Komisi D selalu mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa menyelesaikan masalah sampah melalui sistem pengelolaan dan pengolahan sampah kawasan atau skala perkotaan agar tidak terlalu bergantung lagi kepada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat.

"Kalau sampah ini bisa diselesaikan langsung di Jakarta tentu akan lebih efektif dan efisien. Mulai dari bisa mengurangi kemacetan hingga meminimalisir biaya yang dikeluarkan," ucapnya.

Ida menegaskan, agar pencapaian kinerja lebih terukur, mitra kerja di Komisi D yang membidangi pembangunan diminta untuk membuat laporan progres pencapaian yang sudah dilakukan.

"Tentu semua ada target yang dituju. Kami di Komisi D dan semua OPD pasti berharap semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," bebernya.

Ida menjelaskan, dengan adanya pelaporan progres tersebut kita juga bisa mengetahui jika ada kendala-kendala di lapangan untuk bisa dicarikan solusi bersama.

"Kemarin, saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Tahun 2023 tiap OPD mitra kerja di Komisi D sudah saya minta menyampaikan contoh laporan. Contohnya, Dinas Sumber Daya Air itu juga sudah membuat," terangnya.

Menurutnya, terkait dengan tindak lanjut dari hasil Reses masih perlu menjadi perhatian karena merupakan aspirasi dan kebutuhan riil warga yang disampaikan secara langsung kepada Legislator DPRD DKI Jakarta.

Kemudian, identik halnya dengan Reses, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara faktual sudah dibahas mulai dari tingkat RT/RW hingga provinsi namun ada yang bisa direalisasikan maupun tidak diakomodir.

"Ini juga menjadi catatan kami agar semua OPD bisa menyampaikan laporan terkait Reses dan Musrenbang yang bisa dan tidak diakomodir. Nah, kalau tidak bisa itu alasannya apa?," kata Ida.

Tidak kalah penting, imbuh Ida, Komisi D menginginkan agar Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat dapat difungsikan untuk menjawab kebutuhan hunian bagi warga Jakarta.

"Berdasarkan data dari Kementerian PUPR di tahun 2023 itu kan backlog hunian di Jakarta mencapai 1,3 juta atau 10,3 persen. Kami ingin agar Wisma Atlet ini bisa menjadi salah satu solusi hunian yang layak bagi warga Jakarta," tandasnya.