Dalam rangka mengendalikan inflasi menjelang akhir tahun, Pemprov DKI Jakarta bersinergi dengan pemerintah daerah lainnya, yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, serta Kota Bekasi melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/11).

Sinergi ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar setiap daerah mampu mengendalikan inflasi.

"Sesuai arahan Mendagri pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah se-Indonesia pada 20 November 2023, yang perlu dilakukan adalah Gerakan Tanam. Gerakan ini untuk mengatasi permasalahan terutama kenaikan harga komoditas cabai rawit dan cabai merah,” jelas Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Pj Gubernur Heru menyebut, arahan lain dari Mendagri adalah melakukan aksi stabilisasi pasokan dan harga pangan. Cara ini bisa dilaksanakan dengan mengecek ketersediaan stok, mengawasi sistem dan jalur distribusi, serta meningkatkan cadangan pangan. Hal ini menjadi fokus, mengingat mendekati Hari Besar Keagamaan Nasional Natal, Tahun Baru, dan event besar lainnya, maka perlu adanya penanganan terhadap pangan.

HLM ini sangat vital dilakukan mengingat peran penting DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dalam menentukan roda perekonomian dan perkembangan inflasi nasional. Wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat memiliki andil terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 6.356,50 triliun atau sebesar 32,45%. Bahkan, kontribusi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terhadap perekonomian nasional pada tahun 2022 sebesar Rp 4.504,26 triliun atau sebesar 22,99% (sumber data BPS, diolah).

Wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 46,15% terhadap inflasi nasional. Selain itu, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten berkontribusi sebesar 53,34% terhadap inflasi nasional.

Perlu diketahui, melalui HLM tersebut, terjalin kerja sama antardaerah dalam menjaga kestabilan inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, antara lain menjaga ketahanan pangan serta kestabilan inflasi mencakup penyediaan pasokan, baik dari sisi hulu maupun hilir oleh BUMD Pangan. Komoditas pangan yang dihasilkan dari kerja sama ini, yaitu beras, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, cabai, daging sapi, daging ayam, dan ikan.

Selain itu, kerja sama juga dilakukan dalam hal komunikasi yang efektif untuk mengendalikan ekspektasi inflasi di masyarakat, distribusi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan pengawasan mutu pangan, serta rekonsiliasi data pada sistem informasi pangan. Adapun rencana tindak lanjut HLM ini, yaitu seluruh daerah bersepakat untuk panen cabai serentak, peninjauan pasar bersama, dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serentak di masing-masing wilayah.

Selain jajaran pemerintah daerah, kegiatan HLM ini dihadiri pula oleh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi, Satgas Pangan, dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan HLM ini.

“Saran dan masukan agar sistem dan data neraca pangan dapat tervalidasi. Sehingga, dapat diidentifikasi surplus masing-masing daerah dan dapat didistribusikan ke daerah lainnya,” tandasnya.